Produksi Rafinasi CPO Meningkat

Selasa, 27 September 2011 | 09:05


Penambahan jumlah produk industri kelapa sawit yang dikenakan bea keluar (BK) bakal mendorong peningkatan produksi rafinasi (hasil olahan) Crude Palm Oil (CPO) sekitar 6 persen. Kenaikan terjadi pada beberapa produk yang dikenakan aturan bea keluar (BK) oleh pemerintah."Kapasitas terpakai pabrik pengolah CPO di Indonesia akan naik hingga 48 persen pada akhir tahun atau tumbuh 6 persen dari utilisasi bulan Agustus yang hanya mencapai 42 persen. Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan jumlah produk yang dikenai bea keluar oleh pemerintah dari 18 jenis produk menjadi 37 produk termasuk 8 produk campuran," kata Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga di Jakarta pada akhir pekan.

Menurut Sahat, beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/2011 yang merevisi Permenkeu No. 67/2010 tentang penetapan barang ekspor yang terkena bea keluar dan tarif bea keluar. Tarif dan klasifikasi produk yang baru diharapkan meningkatkan hilirisasi industri berbasis kelapa sawit yang saat ini didominasi ekspor barang mentah.

"Pada 2010, sebanyak 59,5 persen dari produksi CPO Indonesia diekspor langsung ke luar negeri sebagai bahan baku industri pangan, produk konsumen hingga campuran bahan bakar kendaraan bermotor. Diharapkan tahun ini ekspor CPO mentah turun hingga 58,2 persen, sebaliknya konsumsi CPO dalam negeri meningkat menjadi 41,8 persen," ujar Sahat.

Konsumsi CPO dalam negeri, katanya, tidak akan meningkat drastis dalam waktu singkat karena daya saing minyak sawit terhadap produk alternatif seperti minyak rasp seed atau minyak dari soy bean. CPO di pasar internasional saat ini berharga sekitar 1.100 dollar AS per ton, lebih rendah dari harga minyak nabati dari rasp seed yang berharga 1.800 dollar AS per ton atau kacang kedelai yang bernilai 1.315 dollar AS per ton.

Berdampak Positif
Sementara, Dirjen Industri Agro Kemenperin Benny Wahyudi mengatakan, dampak bea keluar yang baru tidak akan terasa dalam 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Namun dalam waktu panjang setelah realisasi investasi-investasi baru di industri kelapa sawit hilir.

"CPO sebagai sumber daya alam yang diperbahurui, perlu diberi disinsentif berupa restrukturisasi BK CPO dan produk turunannya. Prinsipnya, tarif BK produk hilir, khususnya minyak goreng, lebih rendah dari pada bahan baku (CPO) dan pengenaan BK terhadap produk hydrogenated sebagai bahan baku Industri dan kebijakan tersebut diharapkan akan mengembangkan 43 jenis industri hilir kelapa sawit dan tumbuhnya investasi baru," tambah Benny.

Sumber Berita : http://koran-jakarta.com