Sucofindo bertanggung jawab pada peralatan

Senin, 26 September 2011 | 07:57


Pendataan warga untuk pembuatan KTP elektronik telah menyasar 13 kecamatan di wilayah Makassar. Program Kementerian Dalam Negeri itu masih menyisakan warga Kecamatan Biringkanaya belum masuk pendataan.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Maruhum Sinaga mengatakan, Kecamatan Biringkanaya masih menunggu perangkat  pendataan KTP elektronik dan pembenahan perangkat pendukung.     "Kemungkinan besok atau lusa, semua peralatan sudah tiba dan siap dioperasikan," kata Maruhum, Kamis, 22 September.

Penyediaan peralatan dan teknologi KTP elektronik di setiap kecamatan dilakukan oleh konsorsium. Sucofindo bertanggung jawab pada peralatan, Indosat untuk jaringan, dan PT Kodra untuk pengadaan alat.

Sejak pertama kali diluncurkan 14 September lalu, jumlah warga yang telah terdata hingga Kamis kemarin, sebanyak 7.000 orang. Operator penginputan data ke sistem informasi kependudukan bekerja selama sepuluh jam setiap hari.

Dengan perhitungan pengambilan data lima menit satu warga, Maruhum memperkirakan jumlah warga yang terlayani sekitar 12 orang per jam. Bila berjalan tanpa kendala, satu alat yang beroperasi dapat menginput data 120 warga.

Maruhum berharap, pemerintah tidak saja mempercepat tibanya 28 peralatan KTP elektronik yang akan menjadi milik Pemkot Makassar. Dia juga berharap 52 alat yang sama pinjaman Kementerian Dalam Negeri juga segera tiba untuk mempercepat penyelesaian KTP elektronik.

Betapa tidak, pemerintah awalnya menargetkan KTP elektronik rampung dalam 100 hari kerja sejak 1 agustus lalu. Bila pembuatan KTP elektronik tidak rampung sesuai jadwal, biayanya akan ditanggung Pemkot Makassar. Namun, target pelaksanaan dari Kementerian Dalam Negeri juga meleset jauh.

Sebelumnya Ketua Komisi A DPRD Makassar, Rahman Pina berharap penerapan E-KTP bisa meminimalkan persoalan data kependudukan di Makassar. Apalagi dalam waktu dekat ini akan digelar beberapa suksesi pemerintahan baik pemilihan gubernur maupun pemilihan wali kota.

"KTP elektronik akan memudahkan KPU atau penyelenggara pemilu lainnya dalam menentukan dan menghitung jumlah pemilih," kata Rahman. (*)

Sumber Berita : http://www.fajar.co.id/