Pemda Harus Proaktif

Jumat, 23 September 2011 | 13:47


Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digawangi mantan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi, berjanji menuntaskan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tahun depan. Namun, sejumlah pihak meragukan target itu bisa tercapai.“Saya tidak yakin target itu selesai, apalagi melihat kesiapan masyarakat dan sumber daya manusia (SDM) pemerintah. Yang kita harapkan bukan hanya target kuantitas, tapi juga kualitas,” ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago, kepada Padang Ekspres, kemarin.


Untuk mencapai target yang berkualitas itu, sambung Andrinof, pemerintah benar-benar harus memperhatikan siap dalam segala hal. Harus ada antisipasi yang disiapkan jika program itu tidak berjalan di lapangan.


Pemerintah juga perlu mempersiapkan skenario cadangan jika SDM pengelolanya tidak siap. “Yang dipertanyakan, pemerintah sudah mempersiapkan apa untuk menjawab tantangan itu. Yang kita lihat di beberapa tempat sudah banyak yang error, karena banyak SDM yang belum siap dan sosialisasi belum efektif, begitu juga kesiapan dari masyarakatnya,” ujarnya.


Putra Padang ini mengingatkan, nasib program e-KTP jangan sampai sama dengan program pemerintah yang lain, seperti sensus penduduk, dan konversi minyak ke gas. “Secara statistik tercapai, tapi secara kualitas tidak demikian,” ujarnya.


Dilihat dari aspek manfaatnya, dia mendukung penerapan program e-KTP. Banyak hal positif yang bisa dicapai. Selain untuk ketertiban dan keamanan, juga mendukung urusan pelayanan publik lain, seperti urusan pertanahan, pengurusan SIM, pengurusan paspor dan lain sebagainya.  Hanya saja, dengan target yang tidak terlalu lama ini, menjadi pertanyaan apakah Kemendagri sanggup menyelesaikan tantangan tersebut.


Andrinof menegaskan, tanpa e-KTP pun permasalahan pendataan penduduk harus terus dilakukan dan diperbaiki pemerintah. Program e-KTP merupakan suatu bentuk keberanian pemerintah menyukseskan pendataan penduduk di Indonesia. Dengan adanya e-KTP, memaksa pemerintah terjadwal untuk pendataan penduduk berdasarkan target.


Dengan dana cukup besar yang telah digelontorkan pemerintah, akan memberikan manfaat jangka panjang sebagai bentuk investasi pemerintah dalam hal kependudukan. “Untuk proyek ini pemerintah mengeluarkan anggaran sekitar Rp 5,8 triliun. Jika dikaji manfaatnya, tidak usah diragukan karena banyak manfaat yang bisa diperoleh,” katanya.


Terlepas dari itu, selain kesiapan, pemerintah juga harus mampu menaklukkan tantangan ini kalau bangsa ini ingin maju. “Masyarakatnya harus dipaksa mengikuti program ini. Pemerintah juga harus punya trik bagaimana menyosialisasikannya ke masyarakat.

Bagaimana men-training SDM untuk mempersiapkan e-KTP itu. Sosialisai ke jajaran pemerintahan dan sosialisasi ke masyarakat itu yang harus dilakukan. Jadi, bukan masalahnya perlu atau tidak. Jangan berpikir mundur terus. Jika tantangan ini tidak dijalankan dan selalu takut untuk memulai, negara kita akan terus ketinggalan, termasuk dengan India,” jelasnya.


Dengan adanya program ini, sangat dituntut proaktif dari pemerintah daerah. Baik dalam memperbaiki kinerja, maupun koordinasi vertikal dari daerah ke pusat atau dari pusat ke daerah. 


86 Kecamatan di Sumbar
Kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Setprov Sumbar, Fachri Murad mengatakan, di Sumbar program itu dilaksanakan di 86 kecamatan dari 176 kecamatan di Sumbar, yang tersebar di 9 kabupaten/kota (lihat grafis).


Setiap kecamatan mendapatkan masing-masing dua paket peralatan yang terdiri dari komputer, alat sidik jari, kamera, pemindai iris mata, dan rekam tandatangan. Daerah yang jumlah penduduk wajib KTP di bawah 30 ribu jiwa mendapatkan jatah 2 set peralatan. Untuk daerah yang jumlahnya di atas 30-45 ribu jiwa selain mendapatkan 2 set juga mendapatkan tambahan 1 set peralatan lagi, berbentuk pinjaman.


“Untuk peralatan datangnya agak terlambat. Baru rampung semuanya tanggal 18 September lalu,” katanya. Diakui Fachri, berdasarkan pengecekan yang dilakukan pihaknya dengan Irjen Kemendagri baru-baru ini, masih ditemukan peralatan yang kurang lengkap di dalam setiap set. “Inilah kendalanya,” katanya.


Jika program e-KTP berjalan lancar, maka untuk membuat satu KTP hanya membutuhkan waktu 5 menit. Operatornya ditunjuk dari masing-masing kecamatan, yang telah dibekali dengan bimbingan dan teknis (bintek).


Sebelum blangko e-KTP didapat dari pusat, masing-masing kecamatan harus merampungkan terlebih dahulu perekaman data. Rekam data dengan peralatan itu dilakukan secara online terintegrasi ke server di pusat menggunakan jaringan Indosat.


“Di beberapa kecamatan sudah mulai rekam data. Hasil rekam data itu baru dikeluarkan blankonya dari pusat. Kegiatan rekam data itu digratiskan hingga akhir tahun. Lewat dari akhir tahun, diserahkan ke masing-masing daerah,” katanya.


Padang Klaim 5 Kecamatan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Padang mengklaim  pelayanan e–KTP  sudah berjalan di lima kecamatan. Masing-masing Kecamatan Padang Utara, Padang Selatan, Padang Barat, Padang Timur  dan Kototangah. Dalam dua  hari ini  diprediksi  tujuh kecamatan lainnya segera memulai pelayanan e- KTP.  Pada tahun 2013 mendatang,  ditargetkan  615.299 wajib  KTP  telah mengantongi e-KTP. 


“Seluruh peralatan e- KTP telah sampai di Padang. Masing-masing kecamatan mendapatkan dua set peralatan. Cuma saja, baru 5 kecamatan yang baru bisa memulai pelayanan e-KTP. Sementara 7  kecamatan lainnya belum bisa melakukan pelayanan. Sebab, aplikasi e-KTP harus disinkronkan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),” ujar Kepala Dispendukcapil Kota Padang, Vidal Triza, kemarin (21/9).


Jika e-KTP sudah diterapkan, maka KTP manual yang ada selama ini bakal ditarik lagi. “Pembuatan e-KTP tidak dipungut biaya,” sebut vidal.
Untuk menyukseskan program e-KTP, Pemko telah menyiapkan 157 tenaga operator. Sebanyak 49 tenaga operator verifikasi dan 101 tenaga operator perekam data. Para petugas operator ini akan bekerja selama 10 jam per hari selama empat bulan. 


“Untuk mengantisipasi keterlambatan e-KTP  sampai ke tangan masyarakat, KTP manual masih dapat dipergunakan untuk pengurusan dokumen penting lainnya. Tegasnya, pemerintah baru mengambil KTP manual setelah e-KTP telah dikirimkan pusat,” jelasnya. 


Bagi masyarakat yang ingin mengganti KTP lama dengan e-KTP, cukup mengisi formulir permohonan, membawa KTP  lama dan kartu keluarga (KK).  Dengan membawa persyaratan itu, warga sudah dapat mengikuti program e-KTP.


Anggota  Komisi  I DPRD Padang, Osman Ayub mendesak dalam merealisasikan e-KTP  ini, Dispendukcapil melakukan protap yang jelas.  “Kita tidak ingin, untuk mendapatkan e-KTP masyarakat dipimpong seperti pengurusan KTP selama ini,” ingatnya.


Pasbar Optimis 2012
Meski belum siap dalam pemakaian e-KTP tahun ini, namun Pemkab Pasbar bertekad e-KTP dapat diberlakukan pada 2012 mendatang. Sebagian persyaratan penerbitan e-KTP telah terpenuhi, di antaranya nomenklatur yang tidak tergabung dengan dinas lain, sudah menerapkan SIAK, serta telah mempunyai perda dan adanya pernyataan dari bupati.


“Kita optimis e-KTP dapat diberlakukan pada tahun 2012 mendatang,” sebut Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Pasbar, Fadlus Sabi.


Saat ini, telah mulai dilakukan pemutakhiran data kependudukan di semua kecamatan. Pemutakhiran data kependudukan ini guna menvalidasi data kependudukan sesuai kondisi riil penduduk Pasbar. Pemutakhiran ini untuk pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional.


Dimulai di Solok
Sementara Kota Solok resmi memberlakukan e-KTP, kemarin (21/9). Pelaksanaan e-KTP perdana diisi dengan aktivitas perekaman data administrasi dan data fisik warga Kota Solok.


Pelaksanaan perdana ini dilakukan di Kantor Camat Lubuksikarah setelah dua set alat perekaman data tersebut datang sekitar seminggu lalu. Sementara untuk Kecamatan Tanjungharapan belum bisa dilakukan karena alatnya belum datang.


Jumlah warga yang wajib memiliki KTP di dua kecamatan tersebut sekitar 48 ribu warga. Pemakaian alat perdana tersebut dimulai oleh Sekko Solok Suryadi Nurdal.


Dalam pelaksanaan perdana kemarin, warga yang melakukan perekaman data dimintai dua data primer kependudukan, yaitu data administrasi dan data fisik. Data administrasi berupa data pribadi seperti nama, alamat, umur, pekerjaan, dan sebagainya. Sementara data fisik berupa sidik jari dan rekaman iris mata.


Untuk merangsang minat warga mengurus e-KTP, Pemko Solok melakukan terobosan dengan menyediakan hadiah utama motor untuk masing-masing kecamatan. Hadiah lainnya berupa kulkas, televisi, dispenser dan hadiah hiburan lainnya.


Pantauan Padang Ekspres di Kantor Camat Lubuksikarah kemarin (21/9), menunjukkan tingginya minat warga yang ingin memiliki KTP elektronik yang berlaku secara nasional tersebut. Perekaman data administrasi dan data fisik tersebut untuk setiap warga berlangsung sangat cepat, yaitu hanya sekitar 3 menit per orang.


Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Solok Nova Elvino menyatakan, pencatatan dan perekaman data akan dilangsungkan selama 3 bulan hingga 4 bulan ke depan. Setelah itu, pada Januari mendatang, warga yang datanya telah tercatat tersebut akan mendapatkan “KTP pintar” tersebut.


Setiap set alat dioperasikan oleh dua orang operator ditambah pendamping dari konsorsium Sucofindo (teknis alat) dan Indosat (teknis jaringan). Data tersebut langsung tercatat di Kantor Dirjen Kependudukan Catatan Sipil Kemendagri, sehingga warga Kota Solok yang telah tercatat, tidak bisa memasukkan datanya lagi dimanapun,” ujarnya. (bis/ayu/eri/rzy)

Sumber Berita : http://padangekspres.co.id/