Sucofindo Sebagai Surveyor dan Verifikator KP2T di Bengkayang

Senin, 22 Agustus 2011 | 09:07


Muhammad Sudrajat Prasetyo, Deputi Pengendalian Pelaksana Penanaman Modal, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Jakarta menilai kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Bengkayang sudah cukup bagus.Selain itu katanya, kunjungannya ke Bumi Sebalo untuk mengkualifikasi KP2T satu pintu terhadap 265 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) termasuk di Kabupaten Bengkayang.

“Untuk merealisasikan hal tersebut kami bekerja sama dengan PT SUCOFINDO sebagai verifikator kegiatan tersebut. Selain itu, mereka juga sebagai surveyor dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan,” terang Sudrajat ditemui di KP2T Jalan Basuki Rachmad Bengkayang, Kamis (18/8).

Sudrajat menjelaskan, ada tiga bagian poin atau unsur penilaian yang dilakukan di semua PTSP yang ada di Indonesia. Adapun unsur-unsur penilaiannya ialah SDM (Sumber Daya Manusia), Kelembagaan, serta sarana dan prasarananya.

Ada pelimpahan perizinan dari pusat ke daerah, khususnya penanaman modal dalam negeri seperti izin prinsip yang berskala dengan modal dalam negeri. Karena itu pihaknya akan melihat persiapan tersebut. Apabila belum siap sesuai dengan tiga point tersebut, PTSP akan dibimbing dari pusat untuk mencapai empat bintang. Yang dimaksud empat bintang ialah apabila PTSP mendapatkan nilai 90-100.

“Penanaman modal terdiri dari perizinan dan non perizinan. Dan modal berasal dari dalam negeri dan asing (PMA). Berdasarkan UU No. 25/2007 tentang penanaman modal, bahwa minimal satu persen saham WNI dalam PMA,” terangnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 27/2009 tentang PTSP di bidang penanaman modal dan Surat Edaran bersama Mendagri, Menpan dan Reformasi Birokrasi serta Kepala BKPM No. 570/3727A/SJ, SE/08/M.PAN-RB/9/2010, dan No 12/2010 tentang sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penanaman modal di daerah.

Syafrani Daniel, surveyor dan verifikator PT SUCOFINDO mengungkapkan, ketiga poin tersebut sudah dilakukan di KP2T Bengkayang. Namun, ia tidak berani membeberkan berapa poin yang didapat oleh KP2T Bumi Sebalo. Karena sesuai aturan yang berlaku akan diumumkan serempak se-Indonesia dan dibuat Surat keputusannya.

“Secara garis besar KP2T Bengkayang cukup bagus, hanya SDM-nya harus sering dilakukan pelatihan serta model pelayanannya alangkah baiknya seperti di bank supaya ada rasa nyaman, dan aman bagi masyarakat yang membuat izin,” saran Daniel, kemarin.

Dari sisi kelembagaan, seperti Perda harus ada legalitasnya. Serta komitmen Bupati Bengkayang untuk menyerahkan semua perizinan kepada KP2T, itu jalan yang baik, karena selama ini dinas teknis yang membuat izin bukan KP2T.

KP2T Bengkayang saat ini kondisi beban kerja, dan grafik meningkat, apalagi dengan tugas baru dan pelimpahan kewenangan dari pusat tentang perizinan modal dalam negeri. Dengan demikian, disarankan kepada kepala daerah untuk KP2T Bengkayang harus ditingkatkan menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Karena terkait perbedaan kewenangan antara kantor dan badan.

Ditambahkan oleh Dr Yan S Sos, MSi, Kepala KP2T Bengkayang, di kantor yang ia pimpin, saat ini sudah delapan orang mengikuti pelatihan termasuk dirinya. Ia menyambut baik keinginan pusat untuk memberikan kewenangan pelimpahan penanaman modal dari pusat ke daerah. (cah)

Sumber Berita : http://www.equator-news.com/