Kemdag: Kelautan Tak Bisa Ambil Alih Tata Niaga Garam

Jumat, 12 Agustus 2011 | 08:30


Kementerian Perdagangan menilai pengaturan tata niaga garam tidak dapat dialihkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena KKP adalah departemen teknis yang berfungsi mengatur produksi. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad yang menyatakan akan mengambil alih pengaturan volume impor dan pengawasan di lapangan menjadi kewenangannya.

“Ya¸tidak bisa dong. Itu [tata niaga garam] kan aspek perdagangan. Masak departemen teknis yang mengatur perdagangan? Mereka mengatur produksi saja supaya produksinya bagus. Kalau produksi cukup untuk dalam negeri, kami setop impor,” tegas Deddy, baru-baru ini.

Menurut Deddy, izin impor garam selama ini dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan rekomendasi Kementerian Perindustrian. Sebelum dikeluarkan izin impor, pemerintah telah membahas perkiraan kebutuhan, produksi, dan masa panennya dengan melibatkan pihak KKP.

“Jadi bukan tidak diajak. Sekarang memang yang memberi rekomendasi itu hanya Kemenperin. Hal tersebut sesuai dengan permendag. Kalau dia [KKP] mau minta supaya dia juga berwenang memberikan rekomendasi, boleh-boleh saja,” tutur Deddy. (bsi)


Oleh Maria Y. Benyamin
Sumber Berita : http://www.bisnis.com/