PT Sucofindo sebagai lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu di Indonesia

Kamis, 11 Agustus 2011 | 08:23


Dengan potensi sumber daya hutan terluas di Bali, Kabupaten Buleleng dijadikan model bagi industri berbahan kayu berstandar Sistem Verivikasi Legaliatas Kayu (SVLK).Bali dikenal sebagai provinsi yang memiliki posisi strategis sebagai ’jendela’ ekspor produk kerajinan, termasuk yang terbuat dari kayu sehingga harus menerapkan kebijakan kayu legal.

"Namun produk kayu ekspor Bali mempunyai karakter yang berbeda dibanding daerah lain pengekspor kayu di Indonesia," ujar pegiat lingkungan yang Ketua Yayasan Wisnu I Made Suarnata dihubungi okezone, di Denpasar, Rabu (10/8/2011).

Untuk itu, sosialisasi dan kajian harus dilakukan secara terus-menerus kepada para pengusaha kayu sebelum kebijakan ini diberlakukan.  Sebagian besar pengusaha produk kayu adalah para pengrajin rumahan berskala kecil dan mikro.

Kebijakan tersebut, harus harus disosialisasikan kepada para petani hutan karena sebagian besar sumber bahan baku kerajinan kayu di Bali berasal dari hutan hak/milik masyarakat.

Dalam kaitan ini, Bali merupakan salah satu provinsi yang mendapat dukungan dari MFP (Multistakeholder Forestry Programme), sebuah kolaborasi program di bidang kehutanan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris, dalam upaya memulai implementasi SVLK.

"Kami ikut membantu memfasilitasi untuk mempersiapkan para pengrajin kecil dan mikro berbahan kayu mampu mengimplementasikan SVLK," kata Suarnata.

Ia menambahkan, APIK (Asosiasi Pengrajin Industri Kecil) Buleleng yang beranggotakan para pengrajin kecil-mikro dan petani hutan hak, kemudian ditetapkan sebagai model Industri Berbahan Kayu Berstandar SVLK di Bali.

Penetapan APIK Buleleng sebagai model didasari fakta bahwa wilayah itu mempunyai kawasan hutan terluas di Bali. Selain itu  sebagian besar kayunya dimanfaatkan untuk bahan baku produk kerajinan.

APIK Buleleng juga menjadi sebuah model holistik karena yang tergabung di dalamnya bukan hanya para pengrajin, melainkan juga petani hutan hak sebagai pemasok bahan baku.

Dalam kerangka itulah, pihaknya melakukan kegiatan persiapan pengelolaan industri berstandar legalitas kayu sejaK Maret 2011.

Selain kelengkapan perizinan dan penerapan proses legal, hal penting yang juga dilakukan adalah kesepakatan penatakelolaan hutan agar tetap lestari, sebagai bagian dari dukungan terhadap Bali Green Province.

Seperti diketahui pada 25 Juni 2011, kesiapan tersebut telah ditinjau oleh PT Sucofindo sebagai lembaga Sertifikasi Legalitas Kayu di Indonesia. Ada beberapa catatan agar bisa mendapatkan sertifikat PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) dan sertifikat VLK.

Selain APIK Buleleng, PT Sucofindo juga melakukan peninjauan pada industri kecil dan menengah di Badung dan Denpasar.
(ade)

Sumber Berita : http://economy.okezone.com/