Pemerintah siapkan Peraturan Presiden tentang nomor identitas tunggal

Senin, 08 Agustus 2011 | 08:06


Pemerintah telah menggulirkan program single identity number (SIN) atau nomor induk kependudukan tunggal. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku sedang menyusun rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pemakaian SIN untuk urusan administrasi.Gamawan menjelaskan, Perpres akan menguatkan SIN dalam setiap kegiatan administrasi pemerintahan maupun swasta. Dia menargetkan bulan depan rancangan Perpres itu sudah selesai. "Supaya semua aturan yang ada misalnya tentang pengadaan tanah, pembelian kendaraan, dan urusan perbankan, tunduk kepada satu identitas," ujar Gamawan di Istana Negara (4/8).

Dengan demikian, kebijakan tentang sistem administrasi apapun yang mewajibkan adanya nomor identitas penduduk, nantinya harus tunduk pada Perpres itu. Adapun beleid ini mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini menjalani proses revisi di DPR.

Menurut Gamawan, dengan adanya nomor induk tunggal maka setiap orang tidak perlu gonta-ganti KTP. Contohnya, mereka yang hendak tinggal di Bogor harus mengganti dengan KTP Bogor atau ingin berusaha di Jakarta harus mengganti KTP DKI Jakarta.

Sekadar informasi, tujuan SIN untuk mengatasi masalah identitas penduduk ganda yang selama ini kerap terjadi, terutama saat pendaftaran Pemilu. Pemerintah merogoh kocek hingga Rp 6,7 trilliun untuk menggelar proyek itu di seluruh Indonesia.
 
Sumber Berita : http://nasional.kontan.co.id