Industri kayu olahan Jateng dihadang kebijakan sertifikasi

Jumat, 15 Juli 2011 | 13:14


Industri kayu olahan di Jateng bakal terkendala kebijakan sejumlah negara tujuan ekspor yang mengharuskan bersetifikasi, menyusul pemerintah segera menandatangani dan ratifikasi perjanjian kerja sama sukarela dengan Uni Eropa.Ketua Tim Ahli Klaster Industri Mebel dan Kayu Olahan Jateng Wiradadi Soeprayogo mengatakan kebijakan yang akan diterapkan Uni Eropa (UE), Amerika Serikat dan Jepang itu, dipastikan bakal menjadi hambatan bagi ekspor produk kayu olahan.

“Hambatan ekspor kayu olahan selama ini lebih pada nontariff barriers. Yang paling jadi ikon selama ini kan Uni Eropa. Ketika Uni Eropa melakukan pola sertifikasi, pasti semua akan mengikuti. Nah, pengusaha bakal kesulitan, karena selama ini tidak kenal sertifikat,” ujarnya di sela Temu Bisnis Pengembangan Jejaring Bahan Baku Kayu, kemarin.

Saat ini Uni Eropa tengah gencar berupaya mengembangkan perjanjian kemitraan voluntary partnership agreements dengan sejumlah negara pengekspor kayu, untuk mencegah masuknya produk yang menggunakan bahan baku ilegal.

Perjanjian tersebut, lanjutnya, dijadwalkan berlaku secara bertahap dan akan menyebabkan semakin tertutupnya pasar terhadap kemungkinan produk kayu yang tidak jelas asal-usulnya.

Realisasi perjanjian tersebut juga akan menjadi tekanan bagi sektor manufaktur, termasuk industri kayu olahan agar segera memperbaiki dan menerapkan kebijakan pengadaan atau pembelian yang lebih bertanggung jawab, terutama produk berbahan baku kayu.

Oleh karena itu, kata Wiradadi, indusatri kayu olahan di Jateng perlu dipacu untuk mengantongi sertifikat kayu, guna memenuhi ketentuan yang akan dijual ke kawasan Uni Eropa, sehingga selain melarang penjualan kayu ilegal, importir juga dilarang membeli kayu tanpa sertifikasi legal.

Penandatanganan dan ratifikasi perjanjian kerja sama sukarela itu dijadwalkan berlangsung September mendatang, sedangkan penerapan lisensi melalui regulasi kayu UE akan diberlakukan dimulai pada Maret 2013.

Sertifikasi kayu yang diakui UE akan dikeluarkan oleh lembaga independen. Standard sertifikasi ini diatur dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sedangkan Jepang telah menetapkan persyaratan Japan Agriculture Standard (JAS) atas kayu dan produk kayu impor yang akan digunakan untuk bahan bangunan di Negeri Matahari Terbit itu.

Persyaratan yang diberlakukan sejak 2003 itu, di antaranya menyangkut kualitas produk, misalnya dari segi bahan kimia yang terkandung dalam produk kayu seperti pada kayu lapis, ukuran dan sistem pengeleman.

Wiradadi mengungkapkan jumlah industri kayu olahan di Jateng yang sudah mengantongi sertifikat kayu masih minim. Dari sekitar 40 unit industri plywood di provinsi ini, tercatat hanya  dua yang sudah mengantongi sertifikat JAS.

“Untuk mendapatkan JAS ini tidak gampang dan sulit jika berupaya membeli, karena semua infrastrukturnya dikalibrasi. Di Asia hanya satu yang boleh mengakreditasi JAS, yaitu PT Multi Agung Lestari,” tuturnya.

Tim Ahli Klaster Industri Mebel dan Kayu Olahan Oleh akan melakukan pendampingan bagi pengusaha kayu olahan di Jateng, menyangkut legalitas usaha, perizinan, bahan baku, produksi dan penjualan.

Hasil Industri kayu olahan di Jateng meliuti jenis  laminating board falcata, laminating fingerjoint, fingerjoint aghatis, laminating board pinus, flooring dan housing dan aneka kerajinan souvenir lainnya.



Oleh Sri Mas Sari
http://www.bisnis-jateng.com/index.php/2011/07/industri-kayu-olahan-jateng-dihadang-kebijakan-sertifikasi/