Proyek e-KTP senilai Rp5,84 triliun agar dievaluasi'

Rabu, 13 Juli 2011 | 10:16


Pemerintah dan aparat yang berwenang didesak untuk mengevaluasi anggaran dalam proyek e-KTP yang mencapai Rp5,84 triliun tersebut karena dinilai terlalu besar.Kamilov Sagala, Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi, mengatakan Kementerian Dalam Negeri haruis mengevaluasi kembali anggaran tersebut karena dinilai terlalu besar.

“Teknologi informasi makin kesini makin murah. Di luar negeri penyelenggaraan e-KTP sudah dilakukan sejak lama, jadi bukan barang mewah lagi. Kalau perlu lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] segera turun tangan dalam mengevaluasinya,” ujar Kamilov yang juga anggota Komisi Kejaksaan tersebut hari ini.

Jika tidak ada aral melintang. pada 2012 mendatang, seperti tertulis pada website BPPT, e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) akan dilaksanakan pada 300 kabupaten kota yang terdiri dari 3.886 kecamatan.

Dengan diterapkannya e-KTP tersebut, warga negara Indonesia akan memiliki kartu identitas yang mempermudah pelaksanaan pelayanan publik yang terkait dengan perikehidupan penduduk.


Menurut Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) BPPT Hammam Riza, karena merupakan sebuah produk dari teknologi tinggi (high tech) sudah barang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan dana yang dibutuhkan untuk menerapkan e-KTP itu sebesar Rp6,3 triliun.

Sebuah biaya yang mahal bila dibandingkan dengan India. Di India, dengan jumlah penduduknya sekitar 1,2 miliar, pengadaan e-KTP yang ditargetkan untuk 720 juta jiwa hanya membutuhkan dana Rp4 triliun.

Untuk mendukung pengadaannya, Kementerian Dalam Negeri pun menggelar tender pengadaan automated fingerprint identification system (AFIS) untuk e-KTP dengan nilai proyek sebesar Rp5,84 triliun pada Mei-Juni.

Dalam tender tersebut, Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) ditetapkan sebagai pemenangnya, mengalahkan peserta lain seperti Konsorsium Mega Global Jaya Grafia Cipta yang mengajukan penawaran Rp4,67 triliun dan masih bisa ditawar.

Tender pengadaan itu juga disorotan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang bertugas memantau proses tender. Permintaan LKPP agar ada penjelasan ulang proses tersebut diabaikan panitia.

Direktur Informasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Malyono Mawar membantah adanya permainan dalam tender proyek tersebut. “Setahu saya tidak ada mas,” ujarnya dalam layanan pesan singkat kepada Bisnis hari ini.

Nilai proyek e-KTP yang mendekati Rp6 triliun itu pun sudah mendapat persetujuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Namun, ketika dikonfirmasi, Kepala BPKP Mardiasmo tidak menjawab panggilan telepon maupun pesan SMS yang dikirim Bisnis.(api)


Oleh Arif Pitoyo
Sumber Berita : http://www.bisnis.com