Inpres bisa hambat produksi CPO sebanyak 4 juta ton

Rabu, 01 Juni 2011 | 08:46


Terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan (moratorium) Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut pada 19 Mei kemarin mengancam pertumbuhan produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia.

Joko Supriyono, Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengatakan inpres itu menghambat ekspansi lahan kelapa sawit baru. Sebelum adanya moratorium, ekspansi lahan sawit bisa mencapai 500.000-600.000 hektare (Ha). Dengan adanya Inpres ini, ekspansi lahan bisa terpangkas 100.000-200.000 ha. "Dalam 2 tahun ke depan, ekspansi lahan hanya sekitar 300.000-400.000 ha per tahun," ungkapnya di Jakarta, Jumat (27/5).

Terhambatnya ekspansi lahan itu bakal berimbas pada terhambatnya peningkatan produksi CPO nasional. Joko bilang, potensi produksi CPO nasional yang hilang dalam 2 tahun ke depan sekitar 4 juta ton. Hitungannya, penambahan lahan bakal berkurang sekitar 100.000-200.000 ha. Sementara produktivitas CPO rata-rata sebanyak 20 ton/ha/tahun. "Laju produksi CPO kita berkurang sebanyak itu dalam 2 tahun ke depan," kata Joko.

Hal ini bakal berimbas juga pada berkurangnya kontribusi CPO terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Joko mengasumsikan, potensi kontribusi yang hilang dalam 2 tahun ke depan bisa mencapai US$ 4 miliar. Itu diperoleh dengan asumsi harga CPO sebesar US$ 1.000 per ton dikalikan 4 juta ton.

Inpres itu juga bakal menghambat pertumbuhan investasi perkebunan sawit. Joko bilang, setiap ekspansi lahan sawit baru biasanya menghadirkan investasi sebanyak Rp 60 juta. Dengan asumsi laju ekspansi tergerus 100.000-200.000 ha, maka potensi investasi yang hilang mencapai Rp 6-Rp 12 triliun.

Joko bilang, inpres itu juga bakal menghadirkan dampak negatif yang lebih buruk yaitu Indonesia akan kehilangan potensi lapangan kerja baru. Sebanyak 100.000-200.000 ha lahan itu biasanya menyedot 40 ribu sampai 60 ribu tenaga kerja. Namun, dengan tidak adanya ekspansi, maka potensi lapangan kerja sebanyak itu akan hilang. "Itu potensi dari sisi pembangunan, banyak orang yang seharusnya bekerja menjadi tidak bisa bekerja," ungkap Joko.

Sementara itu, Bambang S.Ibrahim, Direktur PT Jaya Agra Wattie Tbk, mengatakan perusahaannya tidak khawatir dengan terbitnya inpres moratorium. Sebab, sebanyak 18.000 ha lahan perkebunan sawit yang dimiliki J.A. Wattie tidak ada yang berada di lahan gambut maupun hutan primer. "Kami tidak akan terganggu dengan inpres itu," tutur Bambang kepada Kontan.

J.A.Wattie bahkan berniat menambah lahan sawitnya dalam 3 tahun ke depan. Tahun ini, J.A.Wattie berniat menambah 1.000 ha lahan baru. Penambahan lahan pada tahun ini diharapkan dapat meningkatkan produksi CPO menjadi 21.600 ton. Target ini naik 13,68 % dari produksi 2010 yang sebanyak 19.000 ton.

Penambahan lahan bakal berlanjut pada tahun 2012. Perusahaan itu bakal menambah lahan baru sebanyak 3.500 ha. Sementara pada tahun 2013, J.A.Wattie bakal menambah lahan sebanyak 2.500 ha. Dengan demikian, jumlah ekspansi lahan baru hingga 2013 sebanyak 7000 ha. J.A. Wattie optimistis target ekspansi itu bakal bisa dicapai tanpa terhambat inpres moratorium. Sebab, "semua lahan baru tidak akan berada di lahan gambut dan hutan primer," tandas Bambang.


http://industri.kontan.co.id/v2/read/1306552479/68773/Inpres-bisa-hambat-produksi-CPO-sebanyak-4-juta-ton