Pemerintah siap bantu usaha kosmetika tingkatkan mutu

Senin, 30 Mei 2011 | 08:38


Pemerintah siap membantu pelaku usaha kosmetika untuk memenuhi standar regional dan meningkatkan daya saing produknya agar bisa bersaing di pasar regional maupun iinternasional.Kepala BPOM Kustantinah mengatakan pihaknya akan membantu melalui sosialisasi dan pelatihan bagi anggota Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Indonesia sebagai tempat berhimpunnya para pengusaha dan pemasok industri kosmetika.

"Organisasi seperti PPA bisa membuat roadmap tentang apa yang akan dilakukan dan targetnya pada kurun waktu tertentu," tuturnya usai membuka Rakernas PPA Kosmetika Indonesia, hari ini.

Kustantinah bahkan menjamin akan membantu para pelaku usaha termasuk promosi ke manca negara sebagai usaha bersama untuk mengembangkan potensi produk dalam negeri.

Dia menilai industri kosmetika nasional tidak kalah mutu dengan kosmetika impor dan para pelakunya siap memenuhi standar kualitas Asean Cosmetic Directive (ACD) yang diterapkan sejak 1 Januari 2008.

Untuk itu, setiap produsen kosmetik yang akan memasarkan produknya harus menotifikasikan produk tersebut terlebih dahulu kepada pemerintah di setiap negara Asean di mana produk tersebut akan dipasarkan.

Setiap produsen yang menotifikasi produknya harus menyimpan data mutu dan keamanan produk (product information file) yang siap diperiksa sewaktu-waktu oleh petugas pengawas Badan POM  RI atau petugas lain yang berwenang di tiap negara.

Perbedaan yang mendasar dari harmonisasi Asean dengan sistem terdahulu (sistem registrasi) adalah pada sistem registrasi ada pengawasan sebelum produk beredar (pre market approval) oleh pemerintah,.

 

“Adapun pada harmonisasi Asean tidak ada, dan hanya ada pengawasan setelah beredar (post market surveillance). Alasannya karena dari analisa penilaian risiko, kosmetik merupakan produk berisiko rendah sepanjang peraturan/regulasi kosmetik telah dipatuhi oleh produsen,” jelas Kustantinah.

Hal tersebut menguntungkan produsen karena dapat mempersingkat proses untuk memperoleh izin edar karena tidak perlu evaluasi  pre market terlebih dahulu tetapi konsumen tetap terlindungi karena adanya pengawasan post market berupa sampling dan pengujian mutu dan keamanan dari Badan POM.

Dengan demikian industri kosmetik dituntut untuk bertanggung jawab penuh terhadap mutu dan keamanan produknya, untuk itu perusahaan kosmetik harus memahami semua ketentuan ACD dan membuat database keamanan bahan dan produknya.

Meski sistem e-notifikasi di Indonesia baru dilaksanakan Januari 2011 lalu namun hingga kini sedikitnya sudah 55 ribu merek yang terdaftar di BPOM dimana 85% adalah produk dalam negri.

Kustantinah menambahkan dengan e-notification, produk kosmetika Indonesia bisa dikenal di luar negeri.

“Tapi kalau perusahaan kosmetika kita tidak jujur, yang rugi kita sendiri Jika data-data yang dicantumkan perusahaan kosmetika di e-notification itu tidak benar, risikonya besar yaitu  ke-10 negara Asean justru akan mem-blacklist semua produk perusahaan yang bersangkutan dan dilarang masuk ke negaranya.”

Dia mengakui seharusnya sistem ini telah dilaksanakan pada 2008 lalu, namun karena infrastruktur BPOM belum memadai, akhirnya ditunda dan baru bisa diterapkan tahun ini. Pihaknya kini terus melakukan berbagai upaya, agar semua perusahaan kosmetika bisa ternotifikasi,

“Produk kosmetik dalam negeri cukup bersaing dengan produk mancanegara yang membanjiri pasar kosmetika Indonesia. Kalau dari sesama negara Asean sebelum ada harmonisasi Asean, produk kosmetika Thailand yang sudah banyak masuk ke Indonesia dan menjadi pesaing produk lokal."

Pasar untuk industri kosmetika di Indonesia memang sangat besar dengan jumlah penduduknya lebih dari 200 juta orang. Omzet 2010 diperkirakan US$1,34 miliar dan tumbuh 6 % per tahun. (ra)


Oleh : Hilda Sabri Sulistyo
Sumber Berita : http://www.bisnis.com