Sertifikasi Kayu Indonesia Berlaku Mulai 2013

Jumat, 06 Mei 2011 | 08:36


Indonesia dan Uni Eropa meneken perjanjian perdagangan yang diharapkan dapat lebih melindungi hutan Indonesia dari tangan penjarah kayu ilegal. Perjanjian tersebut merupakan sertifikasi kayu yang akan dijual ke UE sehingga selain melarang penjualan kayu ilegal, pembeli juga dilarang membeli kayu tanpa sertifikasi legal.Penyelesaian negosiasi perjanjian kerja sama sukarela (VPA) dalam penegakan hukum, ketatalaksanaan, dan perdagangan di bidang kehutanan (FLEGT) tersebut diumumkan dalam pernyataan bersama yang ditandatangani Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dengan Komisioner Perdagangan UE Karel de Gucht, Rabu (4/5). Penandatanganan dan ratifikasi VPA tersebut dijadwalkan akan berlangsung September nanti sementara penerapan lisensi FLEGT melalui Regulasi Kayu UE akan dimulai Maret 2013.

"Ini sangat berarti karena kalau pembeli ada terus-menerus, jangan salahkan kita. Kalau pembeli masih membeli kayu laundering, log laundering, tentu tidak fair kalau negara pembeli menuntut kita jaga alam," tukas Zulkifli di Hotel Kempinski, Jakarta.

Sertifikasi kayu yang diakui UE nantinya akan dikeluarkan oleh lembaga independen yang saat ini sudah mengeluarkan sertifikasi kayu. Standard sertifikasi inilah yang diatur dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Sementara itu, pemerintah juga akan mengaudit legalitas produsen serta industri pemroses dan eksportir kayu yang seluruhnya berjumlah 4.500 perusahaan, Audit tersebut merupakan tindaklanjut VPA ini untuk menjamin legalitas produk kayu, pulp, dan kertas yang diekspor ke UE.

Sertifikasi ini, menurut Duta Besar Inggris untuk Indonesia Martin Hartfull, tidak akan mengganggu perdagangan Indonesia dan UE. Ini justru akan membuka pasar UE lebih luas lagi bagi Indonesia. "VPA ini penting untuk perdagangan kedua negara. Karena bukannya menjadi hambatan perdagangan, VPA ini akan membuka akses pasar Eropa lebih luas pada Indonesia, karena kayu yang bersertifikat akan langsung dikenali asalnya," ujarnya.

Inggris merupakan importir kayu terbesar di Eropa. Kayu Indonesia senilai US$1,48 miliar diekspor ke Inggris pada tahun lalu. Total ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa mencapai harga US$9,71 miliar. Jumlah tersebut merupakan 33% dari total ekspor kayu Indonesia. Dengan perjanjian baru ini, diharapkan pasar kayu Indonesia ke Eropa semakin terbuka sehingga ekspor kayu bisa naik hingga 10%.

Selain memperbesar ekspor, pemerintah meyakini perjanjian ini akan semakin mematikan pembalakan liar di Indonesia. Dengan tidak adanya pembeli di Eropa, angka pembalakan liar, yang menurut Hartfull sudah turun 95% tahun lalu, akan semakin turun lagi. Namun, Kemenhut tidak memiliki data mengenai berapa besar hutan yang dijarah.

Kedepannya, SVLK tidak hanya akan diberlakukan untuk pasar UE. Kemenhut berencana untuk menerapkannya bersama United States Lacey Act untuk Amerika Serikat, juga dengan pengusaha Jepang. (*/OL-2)

Sumber Berita : http://www.mediaindonesia.com