Tender KTP elektronik disoal

Rabu, 04 Mei 2011 | 13:26


Government Watch (Gowa) mensinyalir ada penyimpangan dalam tender proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik dan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) yang dilakukan Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang telah menelan biaya Rp6,3 triliun."Kami menduga telah terjadi penyimpangan tender terhadap PP No. 54/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta ditengarai ada praktik kongkalikong untuk memenangkan perusahaan tertentu sebagai pemenang tender," ujar Sekretaris Eksekutif GOWA Andi Syahputra kepada wartawan hari ini.

Padahal, ujar Andi, perusahaan pemenang tender tidak memunuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
Menurut Andi, sejak awal pengadaan e-KTP telah disinyalir terjadi permainan tingkat tinggi yang melibatkan para elite maupun kepentingan pribadi dimana panitia dan tim ahli diduga kuta masuk dalam proyek tersebut. Pasalnya, berdasarkan RKS (rencana kerja satuan) awal yang dibagikan, banyak mengarah ke barang-barang dengan merek tertentu.

Bahkan, menurut Andi, sistem tender dibuat menjadi lima tahapan tanpa mengajukan harga dan peserta yang lulus tahap pertama dapat mengikuti tahap berikutnya.
Terakhir, peserta yang lulus baru mengajukan penawaran, katanya.

"Sistem ini disengaja untuk menggugurkan peserta lain yang bukan kelompoknya dan memaksimalkan harga penawaran. Anehnya lagi, tender proyek senilai Rp 6,3 triliun ini hanya dilakukan dalam waktu singkat dengan persyaratan yang sangat tidak masuk akal," katanya menjelaskan. Menurut ida, apabila tidak dipersiapkan jauh hari peserta tender akan bisa gugur karena adanya anomali dalam menentukan spesifikasi barang.

Menurut Andi, seyogianya dalam menentukan pemenang tender besar dilakukan berdasarkan kemampuan secara menyeluruh dan atas sistem yang ditawarkan seperti Automated Fingerprint Identification System (AFIS) dan jaringan omunikasi.

"Seharusnya Kemendagri menunjuk badan independen menjadi penilai atas semua proposal teknis yang masuk, bukan menggunakan tenaga ahli yang tidak pernah menghasilkan sistim kependudukan yang handal," ujarnya.

Seperti diketahui, dari 8 peserta tender, 3 peserta masing-masing konsorsium Astra, Konsorsium PNRI dan Konsorsium Mega Guna Global Semesta telah menjadi pemenang tender. Sedangkan 5 peserta yang lain digugurkan tanpa alasan yang jelas.  Ketiga perusahaan pemenang tender terakhir akan mengikuti tahap POC (proof of concept) dan yang lulus POC baru mengajukan penawaran harga.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK M Jasin mengusulkan pengadaan tender proyek E-KTP diumumkans secara terbuka melalui sistem elektronik (E-Procurement) agar semua pihak bisa mengawasi pelaksaan tender, termasuk media massa.

"Proyek ini menelan anggaran yang cukup besar, tidak jauh dari dugaan total dana Century yang diduga diselewengkan Rp6,7 triliun. Karenanya, KPK akn melakukan pengawasan terhadap proyek ini," ujarnya. (ea)


Oleh John Andhi Oktaveri
Sumber Berita : http://www.bisnis.com