Aturan KPS tekan investasi migas RI

Selasa, 29 Maret 2011 | 08:32


Dalam global petroleum survey 2010, Indonesia menempati posisi kedua dari bawah atau terburuk di zona Oceania untuk investasi migas. Salah satunya soal aturan Kontrak Production Sharing (KPS) yang tidak tegas.
Menurut analis perminyakan, Kurtubi, Undang-Undang No 22 Tahun 2001 menjadi penyebab utama kecilnya investasi migas (minyak dan gas) di Indonesia. "Kondisi investasi migas Indonesia paling buruk dikawasan oceania. Lebih buruk dari Papua , Malalsyia, Brunei, Philipina, Australia, dan New Zealand. Atau hanya lebih baik sedikit dari Timor Leste," beber Kurtubi, di Gedung DPR Jakarta, sore ini.

Selain faktor undang-undang tersebut, korupsi akses data, kontrak production sharing yang tidak ditaati oleh pemerintah dan birokarasi yang berbelit-belit  juga berpengaruh. "Inilah yang menjadi penyebab investasi migas di Indonesia jadi kecil. Ya itulah yang membuat investor di Indonesia menjadi tidak betah, baik itu investor domestik maupun luar negerinya," jelasnya.

Berikut data investasi migas di zona Oceania sesuai data global petroleum survey 2010 dari yang tertinggi hingga terendah. Pertama, ditempati South Australia, kedua Northen Teritori, New Zealand, Victori, Western Australia, Tazmania, Australia Offshore, Queensland, New South Wales, Brunei, Philiphines, Malaysia, Timor Gap (JPDA), Paupa New Guinea, Indonesia dan terakhir Timor Leste.