Percepat Pembebasan Lahan di Pasuruan, Gelar Evaluasi Ulang Harga Tanah

Selasa, 29 Maret 2011 | 08:28


Percepatan pembebasan lahan untuk relokasi jalan arteri Porong terus dilakukan. Untuk menuntaskan masalah penolakan pembebasan tanah warga Pasuruan, Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BP BPLS) memerintahkan tim appraisal dari PT Sucofindo untuk melakukan evaluasi ulang harga tanah.Seperti diberitakan, sampai saat ini lebih dari 100 warga di Desa Legok, Kejapanan, dan Gempol, Kecamatan Gempol Pasuruan pemilik lebih dari 8 hektar tanah untuk proyek relokasi jalan arteri Porong masih menolak pembebasan lahan. Alasan mereka, harga taksiran tim appraisal dinilai terlalu rendah.

BPLS pun tidak bisa melakukan pembebasan lahan dengan mekanisme konsinyasi (menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan-Red) karena Panitia Pembebasan Lahan (P2T) Kabupaten Pasuruan baru memmbebaskan 60,28 persen lahan. Masih belum penuhi syarat 75 persen lahan terbebaskan sesuai Perpres nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

HARUM PUSPITO Kepala Kelompok Kerja Pembangunan Relokasi Infrasturktur BP BPLS pada suarasurabaya.net, Kamis (24/03) mengatakan evaluasi ulang dilakukan karena 11 bidang lahan seluas 8 hektare lebih dalam penilaian sebelumnya ternyata dipecah-pecah menjadi 162 bidang lahan dengan kepemilikan lebih dari 100 orang.

”Rupanya 11 bidang tanah itu dipecah-pecah lagi jadi 162 kapling dan sekarang harus dievaluasi ulang lagi,” kata dia.

Soal protes warga tentang tanah darat yang ditawar harga sawah senilai Rp120 ribu permeter persegi, HARUM PUSPITO mengatakan tidak mungkin tim appraisal salah mengkategori tanah. ”Mereka berpatokan bukan hanya dokumen tanah, tapi juga tanahnya di lokasi. Setiap perubahan peruntukan lahan dari tanah sawah ke darat atau sebaliknya pasti dicatat di BPN,” kata dia.

Dengan masih belum tuntasnya pembebasan lahan di Pasuruan ini, diakui HARUM memang sulit untuk mencapai target tuntas akhir bulan ini. Namun bukan berarti penuntasan proyek fisik relokasi jalan arteri itu mustahil dipatok Agustus 2011 seperti yang dideadline Gubernur Jatim.

”Untuk penuntasan proyek fisik bisa saja ditambah load kerjanya. Tinggal tambah tenaga, material, dan alat sehingga target 6 bulan bisa kita percepat jadi 4 bulan. Tapi untuk pembebasan lahan tidak bisa ditarget seperti itu. Kita rasional saja sekarang,” kata HARUM PUSPITO.

Tentang masih lambannya proses pembebasan lahan di Pasuruan ini, HARUM PUSPITO membantah jika karena ada gangguan dari mafia tanah. Menurut dia, mereka yang masih menolak membebaskan lahannya, memang benar-benar pemilik tanah jauh sebelum proyek ini digelar.

Meskipun cukup sulit bernegosiasi, HARUM PUSPITO mengaku masih optimis pembebasan lahan ini bisa cepat dituntaskan. ”Jumlah pemilik tanahnya memang banyak, tapi kalau pemukanya sudah mau membebaskan, biasanya yang lain akan ikut,” jelas HARUM.

Seperti diberitakan sebelumnya, sampai kini proyek fisik pembangunan relokasi arteri Porong masih tuntas 58,6 persen. Persoalan pembebasan lahan jadi penyebab proyek ini tidak berjalan mulus.

Dari 123,77 hektare lahan yang dibutuhkan, 99,62 hektare berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Sisanya seluas 21,7 hektare berada di Kabupaten Pasuruan. Untuk Kabupaten Sidoarjo, saat ini sudah 88 persen dibebaskan. Sisanya sekitar 12 persen kini masih dalam proses pembebasan dengan sistem konsinyasi, yakni uang ganti rugi ditetapkan dan dititipkan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo. Untuk Pasuruan, yang belum terbebaskan hampir 40 persen dengan luas tanah sekitar 8 hektare.(edy)

Sumber Berita : http://kelanakota.suarasurabaya.net