Penetapan SUCOFINDO ICS Sebagai Lembaga Verifi kasi Legalitas Kayu (LVLK)

Senin, 30 Agustus 2010 | 09:26


Pada tanggal 12 Juni 2009, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kehutanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifi kasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak, yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 September 2009.

 Pada tanggal 12 Juni 2009, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kehutanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifi kasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak, yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 September 2009.


Peraturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.6/VI-Set/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Selain itu, sebagai pedoman pelaksanaannya, pemerintah menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.02/VI-BPPHH/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifi kasi Legalitas Kayu.

Peraturan-peraturan tersebut mewajibkan setiap Unit Manajemen Kehutanan untuk memiliki Sertifikat
Legalitas Kayu.

Sistem sertifi kasi legalitas kayu yang bersifat mandatory ini sebagai respon pemerintah terhadap permintaan pasar yang mensyaratkan jaminan legalitas bahan baku kayu yang digunakan oleh setiap industry pengolahan kayu di Indonesia.

PT SUCOFINDO melalui SUCOFINDO International
Penetapan SUCOFINDO ICS Sebagai Lembaga Verifi kasi Legalitas Kayu (LVLK)

Certifi cation Services (SICS) sebagai perusahaan inspeksi nasional terbesar di Indonesia mengambil peran sebagai Lembaga Verifikasi untuk mendukung
kebijakan pemerintah dalam upaya pemerintah dalam mewujudkan terciptanya suatu sistem verifi kasi
legalitas kayu di Indonesia.

Pengakuan PT SUCOFINDO sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) oleh Komite
Akreditasi Nasional (KAN) dalam bentuk akreditasi ditetapkan pada tanggal 4 Juni 2010 dengan nomor
akreditasi LVLK-002-IDN.

Adapun ruang lingkup akreditasi
meliputi :

  1. Verifi kasi Legalitas Kayu yang berasal dari Hutan Negara pada IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHKRE.
  2.  Verifi kasi Legalitas Kayu yang berasal dari Hutan Negara yang dikelola oleh masyarakat waktu 5 (lima) hari kerja dan tidak dipungut biaya. Pengajuan Surat Keterangan Pencantuman Label berbahasa Indonesia dapat dilakukan melalui email, faximili, datang langsung atau melalui jasa pengiriman lainnya. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi administrative berupa pancabutan izin usahanya. “Kami akan tindak tegas yang pada IUPHHK-HTR/HKm
  3. Verifi kasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK dan IUI Lanjutan
  4. Verifi kasi Legalitas Kayu yang berasal dari Hutan Hak
  5. Verifi kasi Legalitas Kayu pada pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Penetapan PT SUCOFINDO sebagai Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifi kasi Legalitas Kayu (LVLK) oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor  SK.4793/Menhut-VI/Set/2010 tanggal 18 Juni 2010

Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifi kasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai
dan Verifi kasi Independen (LP&VI)
[za-cus]