Sertifikasi Legalitas Kayu

SUCOFINDO memastikan dan menjamin legalitas kayu produk hasil hutan.

TANTANGAN BISNIS

Menanggapi kepedulian masyarakat internasional atas laju kerusakan hutan, Pemerintah Indonesia menyusun suatu sistem untuk meyakinkan konsumen atas legalitas kayu asal hutan Indonesia.

Beberapa negara tujuan ekspor a.l. Jepang, Australia, Inggris telah pula mensyaratkan adanya bukti legalitas sumber bahan baku dan atau lacak balak. Pemerintah Republik Indonesia telah pula memiliki

Memorandum of Understanding (MoU) dengan beberapa negara seperti dengan Inggris, Uni Eropa dan Jepang guna mendorong terciptanya sistem monitoring produksi dan legalitas kayu hutan.

SUCOFINDO memiliki kompetensi dan pengalaman untuk memastikan pemenuhan persyaratan yang ada melalui proses sertifikasi. Kami memiliki personil yang berkualitas, teregistrasi dan profesional untuk melaksanakan kegiatan penilaian dalam rangka sertifikasi pengelolaan hutan tanaman di Indonesia.

SOLUSI

Untuk memastikan legalitas produk kayu hasil hutan yang diekspor maka wajib dilakukan verifikasi legalitasnya. Verifikasi dilakukan atas kayu yang dihasilkan dari hutan hak dan hutan-hutan yang dikelola berdasarkan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)
4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE)
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Kemasyarakatan (IUPHHK-HKm)
6. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
7. Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI Lanjutan)
8. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

Ruang Lingkup Jasa

Sertifikasi Legalitas Kayu adalah kegiatan sertifikasi yang dilakukan pada pemegang izin atau pemilik hutan hak yang diyatakan bahwa pemegang izin atau pemilik hutan hak telah mengikuti standard legalitas kayu (legal compliance) dalam memperoleh hasil hutan kayu.

Sertifikasi Legalitas Kayu berlaku selama 3 (lima) tahun sejak ditetapkan oleh lembaga sertifikasi. Untuk menjaga berlakunya sertifikat selama 3 (tiga) tahun tersebut, dibutuhkan penilikan (surveillance) terhadap unit manajemen yang dinilai oleh lembaga sertifikasi. Proses penilikan dimaksudkan untuk memutuskan apakah sertifikat masih layak diberlakukan atau tidak. Hasil penilikan juga menjadi bahan pertimbangan dalam proses perpanjangan sertifikat.

Manfaat

1. Pelaku bisnis akan memperoleh nilai tambah (premium price) terhadap penjualan produk-produk yang bersertifikat;
2. Semakin terbuka luasnya pasar untuk penjualan produk-produk yang bersertifikat;
3. Mengamankan akses pasar ke negara-negara yang telah menetapkan peraturan tentang pengadaan produk kayu hanya dari sumber yang bersertifikat;
4. Bagi industri akan meningkatnya citra di mata pembeli karena memproduksi produk-produk yang berasal dari hutan yang dikelola secara lestari.
5. Industri dapat melakukan self endorsement ketika sudah mendapatkan sertifikat legalitas kayu.

MENGAPA MEMILIH SUCOFINDO

Reputasi
SUCOFINDO adalah salah satu dari lembaga sertifikasi pertama di Indonesia, dengan cakupan sertifikasi sistem manajemen (mutu, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja), sertifikasi produk dan berbagai sertifikasi yang lain.

Jaringan
SUCOFINDO memiliki titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kami bermitra dengan lembaga sertifikasi asing dari negara tujuan ekspor Indonesia.

Jasa Sesuai Kebutuhan Pelanggan
SUCOFINDO senantiasa berusaha untuk menawarkan solusi yang menjawab kebutuhan para pelanggannya.

Pengakuan
SUCOFINDO adalah anggota ALSI (Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia), Kami memiliki akreditasi dari LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia), Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta terdaftar sebagai Lembaga Penilai Independen Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Jasa-jasa kami yang lain berakreditasi ISO 17020, 17025, dan bersertifikasi ISO 9001.

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan kegiatan penilaian pada unit manajemen dilakukan sesuai Permenhut No 38/Menhut-II/2009, Perdirjen BPK No 6/VI-SET/2009 dan Perdirjen BPK No P.2/VI-BPHH/2010.Pendekatan yang dilakukan dalam pekerjaan kegiatan sertifikasi Legalitas Kayu adalah sebagai berikut :

1. Permohonan sertifikasi legalitas kayu
   Pemegang Izin mengajukan permohonan verifikasi kepada SUCOFINDO memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup sertifikasi, profil Pemegang Izin dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi legalitas kayu.
2. Perencanaan kegiatan
   SUCOFINDO menginformasikan kepada Pemegang Izin mengenai dokumen yang dibutuhkan dan meminta Pemegang Izin untuk menunjuk Manajemen Representatif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan verifikasi LK yang dituangkan dalam bentuk Surat Kuasa dan/atau Surat Perintah Tugas. Informasi tersebut disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukan verifikasi.
3. Pelaksanaan kegiatan
   Pelaksanaan sertifikasi legalitas kayu terdiri atas 3 (tiga) tahapan yakni Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, dan Pertemuan Penutupan.
4. Penyusunan laporan
   Memuat informasi yang lengkap serta disajikan dengan jelas dan berurutan untuk bahan pengambilan keputusan penerbitan sertifikat LK.
5. Pengambilan keputusan
   Keputusan pemberian Sertifikat LK diberikan jika semua norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu “Memenuhi”