Keterbukaan Informasi Publik

Layanan Informasi Publik


Selamat datang di sarana Keterbukaan Informasi Publik online PT SUCOFINDO (PERSERO)

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Mei 2010, SUCOFINDO menyediakan sarana ini sebagai wujud komitmen PT SUCOFINDO untuk meningkatkan transparansi perusahaan dan membentuk perangkat pelayanan Informasi Publik dalam ruang lingkup korporasi PT SUCOFINDO.

UU Nomor 14 tahun 2008 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik. Badan Publik sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Badan Publik yang dimaksud adalah Lembaga Negara, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lainnya, serta lembaga non-pemerintah yang sebagian maupun seluruh dananya berasal dari APBN/ APBD,sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. Dalam hal ini, termasuk LSM maupun partai politik. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini diharapkan dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari program Good Governance.



Definisi :

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

2.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang bagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

4.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/pelayanan informasi di badan public dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud pada Peraturan ini.  



Implementasi KIP

PT SUCOFINDO (Persero) sebagai salah satu badan publik telah membentuk dan menetapkan PPID adalah Kepala Bagian Komunikasi Korporat dibawah Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan.

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PT SUCOFINDO (Persero) selain melakukan layanan langsung juga mengembangkan sarana keterbukaan informasi publik online yang dapat diakses melalui humas@sucofindo.co.id ; surat menyurat dapat dialamatkan ke Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT SUCOFINDO (Persero) Graha Sucofindo lantai 7, Jl. Raya Pasar minggu kav. 34 Jakarta Selatan 12780.