Berita Terkini
Share on Facebook

           

           

Mon, 14 February 2011 10:19:03 +0700
Wilayah Bebas “Illegal Fishing” Diperluas

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan luas wilayah yang bebas dari kegiatan illegal fishing tahun ini mencapai 34 persen dari total wilayah yang rawan pencurian ikan dan produk perikanan.

 

"Tahun ini target kita, wilayah bebas illegal fishing diperluas 34 persen, kita maksimalkan pengawasan di Perairan Natuna, Laut Arafuru dan Utara Sulawesi yang memang rawan pencurian.

Sampai 2014 target kita wilayah yang bebas dari tindak illegal fishing mencapai 85 persen. Kalau zero tolerance tidak bisa ya minimal tinggal 15 persen,” kata Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan (P2SDKP) KKP Syahrin Abdurrahman seusai Rakornas di Jakarta, Jumat (11/2) Syahrin menambahkan saat ini, pihaknya meningkatkan pemantauan di tiga wilayah tersebut dan mengerahkan kapal pengawas dengan menggelar operasi bersama dengan TNI-AL, Polair, dan Badan Koordinasi Kemanan Laut.

Selama kurun waktu tahun 2010, P2SDKP telah berhasil memeriksa sebanyak 2.253 kapal perikanan dengan perincian 166 kapal asing dan 2.087 kapal ikan Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 183 kapal terindikasi melakukan pelanggaran.

Dari jumlah tersebut, kata Syahrin, sebanyak 150 kapal di-ad hoc ke pelabuhan terdekat, yakni 24 kapal ikan Indonesia dan 126 kapal ikan asing dan tiga ditenggelamkan.

Lima kapal hasil tangkapan itu, katanya, dihibahkan ke Pemda Pontianak, Pemda Maluku, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan satu kapal digunakan P2SDKP untuk kapal logistik.

“Dari jumlah tersebut kita sudah mengajukan kapalkapal pelaku illegal fishing ke pengadilan. Dan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sebanyak lima kapal dan itu sudah kita hibahkan ke pemda,” paparnya.

Di tempat yang sama Sekjen KKP Gellwynn Yusuf menyebut penanganan illegal fishing menjadi prioritas KKP dan berdasarkan data yang masuk dari daerah, keberhasilan untuk menangkap kapal pelaku illegal fishing terus bertambah.

“Nilai kerugian akibat illegal fishing itu relatif, kerugian yang bisa dihitung kan dari kapal yang berhasil ditangkap. Kalau di luar itu kita belum memiliki angka potensi kerugiannya.

Untuk menekan kerugian, kita bentuk plan of action dengan 11 negara untuk mengatasi persoalan illegal fi shing,” paparnya.
aan/E-12


Sunber Berita : http://koran-jakarta.com