Berita Terkini
Share on Facebook

           

           

Mon, 26 March 2012 09:22:59 +0700
Indonesia Jamin Tak Ekspor Kayu Ilegal

Pada 2013, ekspor kayu olahan yang dikirim ke beberapa negara Uni Eropa (UE) harus memiliki sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Beberapa tahun belakangan, UE sempat menolak kayu ekspor dari Indonesia karena dianggap ilegal dan tak ramah lingkungan.

 

Menteri Kehutanan, Zulkifl i Hassan, menyatakan pada prinsipnya, sejumlah perusahaan eksportir kayu yang selama ini mengirimkan barang ke Uni Eropa dan Amerika sepakat untuk memenuhi syarat bersertifi kat SVLK.

Sertifikasi ini menyusul rencana UE pada Maret 2013 yang akan menerbitkan peraturan Kayu/EU Timber Regulations. Aturan baru ini juga mengharuskan operator-operator UE untuk melakukan uji tuntas guna meminimalkan risiko pembelian produk-produk kayu ilegal dari beberapa negara, termasuk Indonesia dengan harus bersertifikat. Zulkifli menyatakan penerapan SVLK diharapkan menguntungkan pihak Indonesia dan Eropa sehingga semua pengekspor mengetahui sistem tersebut dan tidak mengirimkan kayu ilegal.

Melalui SVLK, akan diketahui dari mana asal kayu sehingga meminimalisasi pembalakan liar hasil hutan. "Namun, di sisi lain, saya tidak ingin proses sertifi kasi ini menjadi penghalang tarif non diekspor produk hutan Indonesia ke anggota Uni Eropa. Kita siap penuhi sertifi kasi sekaligus berkomitmen untuk mengatasi penebangan liar," ucap dia, Selasa (21/3).

Setiap tahunnya, negaranegara anggota UE mengimpor kayu dan kertas senilai 1,2 miliar dollar AS dari Indonesia atau mencakup 15 persen dari keseluruhan ekspor Indonesia. Duta Besar UE untuk Indonesia, Julian Wilson, mendukung adanya kesepakatan bersama ini. Menurutnya, SVLK adalah implementasi dari sebuah Perjanjian Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement/VPA) antara UE dan Indonesia.

VPA memiliki dasar hukum yang baik sekaligus memperbaiki persepsi negara UE akan produk kayu Indonesia. Menurut dia, SVLK Indonesia yang baru adalah persyaratan penting dari implementasi VPA. Selain kualitas, sertifi kasi kelegalan adalah hal yang bersifat wajib mencegah dari peredaran kayu ilegal. Staf Ahli Menhut bidang Strategi dan Politik, Boen Purnama, menambahkan sampai saat ini tercatat ada 210 perusahaan yang sudah memiliki sertifi kasi SVLK.

"Sekarang, ada 210 industri, industri besar, dan saat ini kita akan mendorong industri kecil," katanya.

Isu negatif membuat harga kayu lokal anjlok hingga 50 persen dari harga normal tatkala dijual ke luar negeri. Kayu lokal hanya dihargai 150 dollar AS per kubik di luar negeri, padahal harga wajarnya mencapai 350 dollar AS per kubik. fan/ran/E-3


Sumber http://koran-jakarta.com