Untuk menekan subsidi dan kuota BBM yang terus membengkak, pemerintah mulai April 2012 melarang BUMN dan BUMD di seluruh wilayah Jawa-Bali menggunakan premium dan segera beralih kepada BBM non subsidi atau ke BBG.

Demikian disampaikan Menteri ESDM, Jero Wacik pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR terkait rencana pembatasan BBM subsidi dengan pokok bahasan pelaksanaan fungsi pengawasan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/1). "April 2012, seluruh BUMN dan BUMD kita larang untuk menggunakan premium. Kalau ini dilakukan penggunaan premium akan secara signifikan menurun," kata Wacik.

Selain mewajibkan seluruh kendaraan instansi pemerintah/dinas, pemerintah juga melakukan pembatasan penggunaan premium untuk kendaraan pribadi di wilayah Jabodetabek di waktu yang sama. Selain itu, lanjut dia, dia telah meminta BPH Migas untuk meningkatkan peran TKP4BBM (tim koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM. "Akan kami intensifkan segera, dan kami sudah buat surat kepada mereka agar ini ditanggulangi secara serius. Di samping juga meningkatkan penyiapan sarana dan prasarana BBM non subsidi," pungkas dia. [cms]


Sumber http://ekonomi.inilah.com/