Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor industri furnitur berbasis kayu menghasilkan US$3 miliar sepanjang tahun ini atau tumbuh dua kali lipat tahun lalu, meski pergesaran minat pasar dan kesulitan bahan baku terus menghambat pertumbuhan. Menteri Perindustrian M. S. Hidayat menyatakan pemerintah siap mendukung industri olahan kayu untuk kembali bangkit.

“Selama ini industri pengolahan kayu berperan penting dalam menyumbangkan penerimaan devisa negara dan menciptakan lapangan kerja karena sifatnya yang padat karya,” katanya pada acara Forum Diskusi di Kementerian Perindustrian, Jumat.

Tahun lalu, nilai ekspor industri wood working mencapai US$1 miliar, industri pulp senilai US$1,47 miliar dan industri kertas 4,24 miliar. Adapun industri furnitur kayu dan rotan secara berurutan menghasilkan devisa sebesar US$1,4 miliar dan US$138 juta.

Kelangkaan bahan baku karena penebangan dan perdagangan kayu illegal, menurut Hidayat, adalah masalah utama yang dihadapi industri kayu hilir.

“Illegal logging memberi kesempatan negara lain menerapkan hambatan non tarif berupa sertifikasi ekolabel. Di sisi lain pesaing Indonesia semakin mudah mendapatkan bahan baku kayu dan rotan,” ucap Hidayat.

Saat ini, hampir seluruh industri kayu hilir berproduksi di bawah kapasitas optimal. Utilisasi industri wood working hanya 31%, industri furnitur dan komponen hanya 58%, adapun pulp menggunakan 80% kemampuan produksinya.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sebagai pembina industri kehutanan hilir mendorong Kementerian Perhutanan mempercepat implementasi Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK) bagi pengelola hutan.

“Selain itu, kami juga mendirikan Terminal Bahan Baku Kayu [TBBK], Pusat Pengembangan Industri Rotan Terpadu untuk menjamin ketersediaan rotan dan membantu promosi di negara-negara tujuan ekspor utama,” kata Hidayat.

Kementerian Perindustrian, bekerja sama dengan pemerintah daerah, telah mendirikan TBBK di Jawa Tengah, Sulawesi Utara dan akan mendirikan di Jawa Timur. Sedangkan PPIRT didirikan bekerja sama dengan Pemda Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Aceh.

Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Iman Santoso menjelaskan Indonesia dalam negosiasi mengenai Persetujuan Kerja Sama Sukarela (VPA) dengan Uni Eropa agar mekanisme pengujian legalitas produk berbahan kayu Indonesia dipermudah.

“Kami juga sedang mengusahakan hal yang sama dengan negara lain. Aturan ini akan mempercepat dan mempermudah ekspor produk kayu ke negara-negara Eropa,” jelas Iman.

Jika telah disepakati, mekanisme penentuan legalitas produk berbahan kayu yang masuk ke Uni Eropa akan mengacu kepada Permenhut No. P38/Menhut II/2009 tentang SLVK.

Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia optimistis target yang ditetapkan pemerintah akan tercapai melalui promosi furnitur kayu buatan Indonesia.

Ketua Umum Asmindo Ambar Tjahjono mengatakan strategi Asmindo adalah mengadakan pameran internasional di Indonesia untuk menarik perhatian pembeli asing maupun dalam negeri.

“Buat saya jauh lebih efektif membuat pameran di Indonesia, biar pembeli yang datang. Daripada mempromosikan ke luar negeri, hanya sedikit produk dan peserta yang bisa tertampung,” katanya pada acara yang sama.

Industri furnitur, menurutnya, amat bergantung pada selera masyarakat dan tren yang sedang berkembang.

“Masalahnya fashion, kita harus promosikan produk berbahan baku alami untuk membuat pasar baru,” ujarnya.

Ambar tidak gentar menghadapi serbuan produk furnitur impor China yang saat ini menurutnya telah menguasai sekitar 50% pasar Indonesia, khususnya di luar pulau Jawa.

“Mereka cuma menang harga, kualitas kita lebih bagus. Tapi ini juga menjadi perhatian kita, karena selama ini Asmindo terlalu konsentrasi di ekspor dan melupakan pasar dalam negeri,” ucap Ambar. (11)

Oleh Demiz Rizky Gosta

Sumber Berita : http://www.bisnis.com/ekonomi/perdagangan/17879-ekspor-furnitur-kayu-hasilkan-us3-miliar