Berita Terkini
Share on Facebook

           

           

Fri, 25 March 2011 07:51:30 +0700
Pengawasan Makanan Lemah

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Roy Sparringa mengakui pihaknya memang memiliki kelemahan dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan lokal yang beredar di masyarakat.

 

Kelemahan tersebut bisa diantisipasi jika seluruh komponen (pemerintah, pemangku kepentingan, masyarakat) melakukan perannya masing-masing. Menurut Roy, berdasarkan hasil survei BPOM, sekitar 45 persen jajanan anak sekolah memang mengandung bahan berbahaya yang berlebihan, seperti boraks, pewarna rhodamin B dan methanol yellow, formalin, zat pemanis semacam sakarin, dan siklamat, serta tercemar mikroba.

“Namun sangat sulit melakukan pengawasan terhadap produk makanan lokal di lapangan. BPOM tidak dapat berperan sebagai single player dalam melakukan tugasnya, yaitu pengawasan terhadap obat dan makanan,” ujarnya kepada Koran Jakarta, di Gedung BPOM, Jakarta Pusat, Rabu (23/3). Menurut Roy, beberapa persoalan lain dalam aspek penatalaksanaan pengawasan makanan lokal adalah sebagai berikut. Pertama, kewenangan pengawasan tersebar terlalu luas ke banyak kementerian dan lembaga.

“Seperti pengawasan makanan segar, seperti sayuran dan buah-buahan oleh Kementerian Pertanian, dan pengawasan atas jajanan masyarakat, restoran siap saji dilakukan oleh pemerintah daerah,” paparnya. Kedua, lemahnya kewenangan dan daya rentang kendali BPOM sebenarnya dapat diperkuat dengan segera membuat Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan. DPR dan pemerintah telah menyepakati akan membuat UU itu pada 2011. Selain UU Pengawasan Obat dan Makanan, Roy menambahkan, penyelesaian segera terhadap Undang- Undang tentang Jaminan Produk Halal serta revisi UU Pangan sangat dibutuhkan.

“Namun, itu semua harus dirumuskan dengan sinkronisasi berbagai UU lainnya, seperti UU Kesehatan, UU Narkotika, UU Perlindungan Konsumen, dan UU pemerintah Daerah sehingga ada kejelasan yang mengaturnya,” ujarnya. Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI (F-PAN) Hang Ali Saputra mengatakan kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga yang dilakukan oleh BPOM menyebabkan peredaran produk makanan lokal berbahaya tak terbendung. Pasalnya, pengawasan terhadap industri rumah tangga dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota.

“Seharusnya BPOM melakukan jemput bola melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri rumah tangga. Kalau hanya mengandalkan pengawasan pemerintah kabupaten atau kota, menjadi tidak maksimal. Peredaran jajanan pasar, jajanan anak SD, banyak berasal dari industri rumah tangga,” paparnya. BPOM juga harus meningkatkan kerja sama dengan Balai Pengawasan Obat dan Makanan daerah. Pasalnya, Balai POM daerah lebih bersifat statis dan tidak memiliki inovasi terhadap program-program terhadap pengawasan produk makanan lokal.

Peran Masyarakat Di tempat terpisah, ahli biokimia makanan dari Universitas Gadjah Mada, Haryadi, mengatakan jumlah industri makan rumahan yang terlalu banyak mengakibatkan sulitnya pengawasan kandungan dalam produk makanan yang dihasilkan. Disinyalir, banyak campuran bahan makanan berbahaya yang terkandung dalam industri makanan rumahan beredar luas di masyarakat, khususnya di masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

“Yang paling dominan dari produk-produk makanan yang mengandung zat berbahaya ini, ironisnya, banyak menyasar konsumen anak sekolah. Generasi penerus, kalau sejak awal makan makanan yang berbahaya, bisa kita bayangkan masa depan bangsa ini bagaimana,” paparnya di Yogyakarta. Haryadi mengatakan jika semua pengawasan itu dibeban kan hanya pada BPOM memang sangat sulit karena berarti perlu tenaga kerja pengawas yang banyak.

”Maka, pihak sekolah dan masyarakat harus terlibat aktif dalam pengawasan,” tandas Haryadi. Haryadi mengusulkan Unit Kesehatan Sekolah menjadi ujung tombak dalam sosialisasi makanan sehat di sekolah. Pengaturan kantin sekolah juga harus diperketat dengan melarang secara total jajan di luar sekolah atau melibatkan masyarakat pen jaja luar sekolah ke dalam sekolah dengan penjaminan yang ketat.
alv/YK/N-1

Sumber Berita : http://www.koran-jakarta.com